PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Barsel berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah tersebut diserahkan oleh perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang kembali diraih pemerintah daerah yang dipimpinnya bersama Wakil Bupati.
”Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas prestasi yang telah diraih tersebut dan prestasi ini merupakan hasil dukungan dari semua pihak,” ujar Eddy Raya Samsuri.
Menurutnya, capaian WTP kesembilan berturut-turut ini menjadi bukti nyata komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah, ASN, serta pihak terkait yang telah bekerja keras dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
”Alhamdulillah, Kabupaten Barsel kembali meraih Opini WTP yang ke-9 atas LKPD Tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Eddy menegaskan, prestasi tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
”Opini WTP ini akan menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, mengatakan bahwa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
”Laporan hasil pemeriksaan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan berkelanjutan.
”Tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin baik,” tegasnya.
Selain Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Keberhasilan meraih WTP sembilan kali berturut-turut semakin memperkokoh posisi Barito Selatan sebagai salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan aluntabel. (Mas)
