BUNTOK (Geloranews.co) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir bersama sejumlah instansi pemerintah daerah, Jumat (14/3).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, didampingi Wakil Ketua I, Ideham, dan Wakil Ketua II, Rusniah tersebut, membahas penyelesaian skema pembayaran tenaga kontrak serta evaluasi layanan Perumdam Tirta Barito.
Menurut Farid Yusran, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari RDP sebelumnya yang digelar Selasa (12/3), yang fokus pada tenaga kontrak di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Dalam pertemuan ini, kami menegaskan bahwa tenaga kontrak yang belum memenuhi syarat sebagai PPPK tetap bisa mendapatkan gaji melalui mekanisme pendanaan dari BLUD untuk sektor kesehatan dan dana BOS untuk sektor pendidikan,” ujarnya.
Tenaga kontrak yang masuk dalam kategori tersebut, katanya, tidak lagi bergantung pada APBD, melainkan pada sumber pendanaan masing-masing instansi.
“Kami juga mendorong pencarian istilah baru untuk status mereka, seperti tenaga penugasan khusus atau sebutan lain yang sesuai,” katanya.
Selain itu, DPRD Barsel menyoroti layanan Perumdam Tirta Barito, terutama terkait distribusi air bersih dan tarif yang dinilai masih berada di bawah batas minimum yang ditetapkan gubernur.
“Tarif yang terlalu rendah menyebabkan kerugian bagi Perumdam, tetapi ini bukan satu-satunya faktor. Kami meminta mereka melakukan evaluasi menyeluruh agar layanan bisa lebih optimal,” tegasnya.
Dengan berakhirnya RDP ini, DPRD Barsel berharap seluruh instansi terkait dapat segera menindaklanjuti hasil pembahasan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat turut dihadiri anggota DPRD dari berbagai komisi, perwakilan Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. (ani)
