BUNTOK – Komisi II DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah telah rampungkan pembahasan pendalaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026 bersama mitra kerja.
“Berdasarkan jadwal, pembahasan pendalaman renja tersebut kita laksanakan selama tiga hari bersama delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra kerja,” kata Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Yangsi Hartini usai memimpin rapat tersebut, di Buntok, Rabu.
Ia menjelaskan, delapan mitra kerja komisi II DPRD Barito Selatan itu yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, serta Pertanahan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
Kemudian, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
“Berdasarkan hasil rapat pendalaman yang dilaksanakan beberapa hari ini, jumlah pagu anggaran masing-masing OPD mengalami pengurangan, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Barito Selatan turun drastis pada tahun 2026 mendatang.
Hal itu dikarenakan adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga anggaran masing-masing OPD yang merupakan mitra kerja komisi II juga berkurang pada 2026 mendatang, dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 ini.
Dengan adanya pemangkasan anggaran itu, sehingga sejumlah program yang dilaksanakan OPD pada 2026 mendatang juga dilakukan pemangkasan menyesuaikan anggaran yang tersedia dengan menentukan skala prioritasnya terlebih dahulu.
Yangsi Hartini berharap masing-masing OPD dapat mengelola anggaran yang tersedia tersebut dengan baik dan optimal dalam melaksanakan program yang sudah dibahas bersama dalam rapat ini.
Acara rapat pendalaman antara komisi II DPRD Barito Selatan dengan delapan mitra kerja itu dihadiri anggota dewan komisi II, Kepala OPD dan sejumlah kepala bidang (Kabid) masing-masing OPD mitra kerja komisi II.***
