BARITO SELATAN – Wakil Bupati Barito Selatan Khristianto Yudha menyampaikan Pidato Pengantar Bupati Barito Selatan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I DPRD Barito Selatan, tahun 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD HM Farid Yusran, didampingi Wakil Ketua II Rusinah, di hadiri PJ Sekda Ita Minarni, para Asisten, dan Kepala OPD lingkup Pemkab Barsel dan Camat se Barsel.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menjelaskan latar belakang, dasar pemikiran, sasaran, serta substansi utama dalam rancangan APBD 2026, yang disusun dengan pendekatan kinerja serta diarahkan untuk penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
Menurutnya, penyusunan APBD tahun 2026 menghadapi tantangan berat dengan menurunnya pendapatan transfer pemerintah pusat hingga 37,5 persen, yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan di Barito Selatan.
Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD, total Pendapatan Daerah pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1.278.313.329.330, atau turun Rp538,5 miliar dibanding APBD 2025.
Lebih lanjut disampaikan PAD tahun 2026 ditargetkan Rp212.540.353.943, atau naik 39,23 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini berasal dari optimalisasi potensi daerah dan evaluasi realisasi tahun berjalan.
Sementara itu Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp827.777.702.000, sesuai postur Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Sumber pendapatan lainnya ditargetkan mencapai Rp179.660.206.185.
Belanja Daerah 2026 disusun untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan, mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, serta fungsi penunjang.
Total Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp1.388.313.329.330, atau menurun 19,07 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp994.845.886.093, atau turun 1,59 persen dari tahun anggaran sebelumnya, dengan penurunan nilai sekitar Rp16,17 miliar.
Sementara itu, Belanja Pegawai pada rancangan APBD 2026 mencapai Rp657.675.294.500,12.
Wakil Bupati menegaskan bahwa meski pendapatan daerah mengalami penurunan cukup tajam, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD mengungkapkan pihaknya akan segera melakukan pembahasan terkait ranperda tersebut bersama Tim Pemerintah, yang akan dijadwalkan nantinya, tentunya sesuai dengan mekanisme yang ada. (Mas Har)
