BARITO SELATAN – Menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Riri Fardhani, mengimbau masyarakat, khususnya kalangan buruh, agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih santun tanpa harus menggelar aksi demonstrasi di jalan.
Menurut Riri, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui mekanisme resmi seperti surat tertulis kepada lembaga terkait agar dapat ditindaklanjuti secara terarah bersama pemerintah daerah.
“Dalam menyampaikan aspirasi tidak harus melalui demonstrasi. Akan lebih baik jika disampaikan secara santun melalui surat resmi, sehingga dapat menjadi bahan koordinasi dengan pihak pemerintah,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Selain menyoroti cara penyampaian aspirasi, politisi dari Partai Perindo Barito Selatan tersebut juga menaruh perhatian terhadap kondisi kesejahteraan buruh di Barito Selatan. Ia menilai masih ada pekerja yang menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR), sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Di sisi lain, Riri juga menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan terjadi di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada melonjaknya harga BBM di tingkat pengecer.
Berdasarkan temuan di lapangan, harga Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp16.000 per liter, sedangkan Pertamax dijual hingga Rp17.000 per liter. Menurutnya, kenaikan harga tersebut sangat memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Kami menemukan harga BBM eceran jauh di atas harga normal. Ini tentu sangat membebani masyarakat, terutama para pekerja yang bergantung pada kendaraan untuk aktivitas sehari-hari,” katanya.
Riri pun meminta instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan serta penertiban terhadap penjualan BBM eceran agar harga tetap terkendali dan tidak merugikan masyarakat.
Momentum Hari Buruh, lanjutnya, seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat di daerah. (Mas)
