BARITO SELATAN — Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menggelar upacara gabungan dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, sekaligus Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu (23/5/2026) pagi.
Upacara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Barito Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Khristianto Yudha selaku inspektur upacara.
Penjabat Sekretaris Daerah Barito Selatan, Dr. Ita Minarni, kepada sejumlah wartawan usai kegiatan mengatakan bahwa pelaksanaan beberapa momentum besar itu sengaja disatukan sebagai bentuk penyesuaian di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.
“Kita baru saja melaksanakan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-69. Kebetulan saat ini sedang dilakukan efisiensi, maka pelaksanaan upacara Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut digabung dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada pagi ini,” ujar Ita Minarni.
Ita Minarni yang juga Kepala Dinas PUPR itu mengungkapkan, penggabungan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis agar pemerintah tetap dapat melaksanakan seluruh agenda penting secara efektif tanpa mengurangi makna peringatan itu sendiri.
“Kenapa kegiatan tersebut disatukan, itu untuk menghemat biaya di tengah efisiensi saat ini. Harapannya kita dapat melaksanakan segala sesuatu dengan baik. Kalteng makin berkah, rakyatnya makin makmur, meski keadaan saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran. Namun semua berkat kerja keras akan baik-baik saja,” tambahnya.
Dalam upacara tersebut, pembacaan teks UUD 1945 dilakukan oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Selatan, Ideham. Sementara posisi komandan upacara dipercayakan kepada Dwiky Fikri, S.STp.
Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Barito Selatan, personel Polres Barito Selatan, prajurit Kodim 1012/Buntok, ASN, pelajar hingga mahasiswa.
Momentum tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga persatuan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat pembangunan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional. (Mas)
