BARITO SELATAN — Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan ekstrem.
Status tanggap darurat diperpanjang selama 20 hari, mulai 3 hingga 22 November 2026. Kebijakan tersebut menjadi perpanjangan ketiga karena kondisi di lapangan dinilai masih memerlukan penanganan intensif dan terpadu.
Keputusan itu dibahas dalam rapat evaluasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Barito Selatan, Jumat (6/11/2026). Rapat diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, BPBD, BMKG, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para camat dari enam kecamatan.
Asisten II Setda Barito Selatan Yoga P. Utomo, didampingi Kepala BPBD Barsel Agus In’ Yulius, mengatakan perpanjangan status tersebut merupakan hasil kaji cepat dan evaluasi terhadap perkembangan situasi bencana.
“Perpanjangan masa tanggap darurat tersebut berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi rapat evaluasi yang dilaksanakan hari ini,” kata Yoga.
Mewakili Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Yoga menegaskan pemerintah daerah tidak ingin lengah menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Kondisi faktual di lapangan, prediksi cuaca, serta keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.
Selama masa perpanjangan, seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Posko penanganan di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa akan dioptimalkan agar respons terhadap kejadian kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Pemkab juga menekankan pentingnya quick response terhadap setiap laporan titik api. Personel maupun armada pemadam harus dapat segera digerakkan menuju lokasi yang membutuhkan penanganan.
“Pastikan pergerakan personel dan armada pemadam dapat menjangkau titik api secepat mungkin atau quick response,” tegas Yoga.
Tidak hanya fokus pada pemadaman, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani, terutama bagi desa-desa yang mengalami krisis air.
Distribusi bantuan air bersih diminta dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Di sisi lain, kebutuhan logistik bagi petugas yang berada di lapangan juga harus dijamin selama operasi penanganan bencana berlangsung.
Upaya pencegahan turut diperkuat melalui patroli gabungan di wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla. Pengawasan dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru sekaligus mempersempit ruang terjadinya pembakaran lahan secara sengaja.
Pemkab Barsel juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api untuk membuka lahan. Larangan tersebut dinilai penting mengingat kondisi kekeringan dapat membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan.
“Pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum yang tegas akan terus dijalankan bagi siapa saja yang sengaja membakar lahan,” ujar Yoga.
Dengan diperpanjangnya status tanggap darurat, pemerintah daerah berharap seluruh unsur terkait dapat bergerak lebih maksimal untuk mengendalikan karhutla sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
Rapat tersebut dihadiri Dandim 1012/Buntok Letkol Inf Muhammad Edi, Wakapolres Barsel Kompol Muh. Fadholin, S.H., jajaran BPBD, perwakilan BMKG, sejumlah kepala OPD, serta camat dari enam kecamatan se-Barito Selatan. (Mas)
